Advertisements

Dasar Hukum Sukuk Ritel

Dasar Hukum dari Pemerintah

1.UU 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

2.PP 56/2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

3.PP 57/2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.

4.PP 51/2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara II.

5.PMK No. 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri

Dasar Hukum dari MUI

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

2.Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

3.Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/2008 tentang Sale and Lease Back

4.Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back

5.Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 76/2010 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Asset To Be Lease.

 

Selanjutnya : Keuntungan dan Resiko Sukuk Ritel

Advertisements